oleh

Bogor Bergejolak, Aliansi Buruh Bogor Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

SKI|Bogor – Bertempat di Gedung Setda Kabupaten Bogor, sejumlah 18 Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh ( SP/SB ) dan sejumlah perwakilan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Bogor (APB2) diterima Jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor, Senin (19/09/22).

Sebelumnya sekitar 5.000an pekerja/buruh Bogor yang tergabung dalam APB2 menggelar aksi unjuk rasa didepan pintu gerbang Pemda Kabupaten Bogor siang tadi yang diawali dengan berkumpul buruh disekitaran lampu merah Kandang Roda Sentul dan melakukan Long March menuju Kantor Bupati Bogor.

Dalam tuntutannya yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang dihadiri Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Sri Widodo, Dandim 0621 Bogor Letkol Inf. Gan Gan Rusgandara dan sejumlah jajaran Asn Forkopimda Kabupaten Bogor.
Koordinator Aksi dan selaku juru bicara APB2, Komarudin mewakili Ketua SP/SB secara langsung menyampaikan 4 point tuntutannya.

“Kami dari Aliansi Pekerja Buruh Bogor yang merupakan gabungan perwakilan seluruh buruh yang tergabung di APB2, meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor untuk merekomendasikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo agar menaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bogor tahun 2023 sebesar 13%; kenaikan upah masa kerja diatas 1 tahun sebesar 13%; batalkan kenaikan harga BBM dan cabut UU Omnibuslaw Cluster Ketenagakerjaan,” ucap Komarudin.

“Sebagaimana kita ketahui dengan adanya UU Ciptakerja Cluster Ketenagakerjaan, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak lagi menjadi kewenangan Gubernur melainkan kewenangan pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) No.36 tahun 2021,” lanjutnya.

Plt. Bupati Bogor, Iwan setiawan berjanji dan menyampaikan apresiasinya dengan adanya aksi unjuk rasa yang digelar berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Kami dari jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada teman – teman yang tergabung dalam dalam 21 SP/SB yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan 18 perwakilan SP/SB yang hadir pada hari ini yang telah menggelar aksi unjuk rasa dengan tertib dan kondusif,” ujar Iwan.

“Kami juga berjanji akan menyampaikan aspirasi daripada teman – teman yang tadi diutarakan koordinator aksi, Bapak Komarudin dengan merekomendasikan sesuai dengan kewenangan kami di tingkat Kabupaten,” lanjutnya.

“Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh koordinator aksi, dengan adanya UU Ciptakerja tahun 2020 dan PP No.36 tahun 2021 sebagai turunannya maka kewenangan tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak lagi ada pada Provinsi melainkan menjadi kewenangan pusat,” tambahnya.

“Untuk itu, sesuai permintaan teman – teman SP/SB maka suratnya akan kami buat untuk disampaikan langsung kepada Presiden,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

“Kami sangat mengapresiasi aksi unjuk rasa teman – teman SPSB yang tergabung dalam Aliansi hari ini berjalan dengan tertib dan kondisif, untuk itu kami akan membuat surat rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana aspirasi yang disampaikan teman – teman tadi melalui koordinatornya hari ini juga,” tegas Rudy. (UT)