SKI| Lombok Tengah – Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar, angkat bicara menanggapi pernyataan viral Bupati Lombok Timur yang disebut mengusir boatman asal Lombok Tengah. Ia menilai, tindakan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama tanpa harus mencuat ke ruang publik dan menimbulkan kegaduhan.
“Bupati Lombok Timur itu tidak salah, tapi beliau lupa. Contohnya saja di Pasar Jeluju, sekitar 60 persen pedagangnya berasal dari Lombok Timur, dan kami tidak pernah mempermasalahkan itu,” ujar Ki Agus Azhar kepada media, Kamis (20/6/2025).
Menurutnya, kasus yang melibatkan hanya dua hingga tiga wisatawan itu semestinya disikapi dengan bijak, dan jika ada persoalan lintas daerah, idealnya melibatkan pihak terkait dari Lombok Tengah, termasuk Dinas Pariwisata dan DPRD.
“Bagusnya dipanggil saja kami dari Lombok Tengah, agar bisa diselesaikan dengan baik. Prinsip usaha di pasar dan di pantai itu sama, yakni mencari rezeki. Kami tidak pernah membeda-bedakan apakah dari Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, maupun Dompu,” jelasnya.
Ki Agus juga menyinggung langkah Pemerintah Lombok Timur yang kini menempatkan Satpol PP di area wisata untuk menertibkan wisatawan dari luar yang tidak menginap. Ia menilai, hal itu justru menunjukkan tantangan promosi pariwisata di daerah tersebut.
“Kenapa turis lebih memilih menginap di Lombok Tengah atau Lombok Barat? Itu bukan salah turisnya, tapi justru menjadi PR bagi Lombok Timur bagaimana mempromosikan penginapan dan daya tariknya,” tegasnya.
Dirinya menilai, pernyataan Bupati Lombok Timur terlalu dini dan kemungkinan dipicu oleh keluhan warga. Namun, ia berharap semua pihak bisa menahan diri dan mengedepankan koordinasi antardaerah, bahkan lintas kabupaten se-NTB.
“Ini saatnya Gubernur hadir dan menduniakan NTB. Masalah ini jangan dianggap remeh, karena menyangkut wajah pariwisata kita. Saya pribadi sudah memaafkan beliau, tapi ini jadi koreksi bagi kita semua, termasuk DPRD Lombok Tengah,” pungkasnya. (Riki).
