SKI | Indramayu – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat tersebut menuai sejumlah keluhan terkait kualitas makanan dan tata kelola pelaksanaannya.
Sejumlah unggahan di media sosial Facebook menampilkan dugaan makanan yang dinilai kurang higienis dan tidak sesuai standar gizi. Hal ini memicu reaksi warganet yang mempertanyakan pengawasan serta kualitas penyediaan makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
Selain persoalan kualitas, beredar pula isu dugaan pengondisian dalam suplai bahan pokok oleh oknum tertentu. Dugaan tersebut menyebut adanya praktik yang berpotensi memengaruhi mutu bahan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Namun hingga kini, informasi tersebut masih sebatas keluhan dan perlu pembuktian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran langsung ke lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan jurnalis untuk melakukan investigasi agar persoalan ini terang-benderang. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Diketahui, belum lama ini salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Krangkeng sempat ditutup sementara untuk evaluasi, menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara tepat sasaran dan berintegritas. (Yana. BS)
