Mataram – Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail menegaskan bahwa Indonesia penting untuk segera memiliki infrastruktur dan ekosistem digital yang mumpuni. Dimana, Infrastruktur dan ekosistem digital yang baik dinilai mampu memicu lahirnya kolaborasi yang efektif antara pihak pemerintah dan industri.
“Pemerintah harus berperan setidaknya dalam dua (2) hal: memberikan standar dan kemudahan izin bagi pelaku usaha digital,” Katanya
Pertama berhubungan dengan tugas mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera memberikan standarisasi dalam kaitannya dalam pembangunan ekosistem yang mumpuni.
Kedua lebih pada adanya perubahan yang signifikan perihal perizinan dalam membangun usaha digital. “Ini bertujuan agar pelaku bisnis digital kita bisa tumbuh subur,” katanya.
Selain itu, Ismail juga menyampaikan lima (5) langkah untuk mendorong adanya percepatan transformasi digital. Hal tersebut mencakup: 1) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet, 2) penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, 3) Percepatan integrasi pusat data nasional, 4) Penyediaan kebutuhan SDM talenta digital, dan 5) Percepatan penyusunan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.
“Beberapa hal ini perlu dilakukan sebab perkembangan teknologi berjalan semakin pesat hari ini. Jika tidak, maka kita akan jauh tertinggal,” jelas Ismail.
Efek samping teknologi yakni Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada lahirnya tuntutan-tuntutan baru. Salah satunya adalah digitalisasi bisnis.
Meski demikian, tidak semua wilayah di Indonesia sudah memiliki akses broadband. Akibatnya, digitalisasi masih terhambat.
Berdasarkan data yang Ismail paparkan, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G.
“Untuk wilayah non-komersial, Kemenkominfo akan menyediakan layanan internet 4G melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan,” jelas Ismail.
Perlu diketahui, penggelaran layanan 5G sudah dilaksanakan di beberapa lokasi pilot project, termasuk penyelesaian peta jalan (road map) pengembangan 5G di Indonesia yang komprehensif dalam arti sekaligus ekosistemnya.
Acara yang diselenggarakan langsung oleh Kemenkominfo ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah dan Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys. (rls/RK)
