SKI | Lotim – Mantan anggota DPRD Lombok Timur H.Badrun angkat bicara terkait dengan polemik program paket sembako senilai Rp 40 Milyar yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim dibawah kepemimpinan Bupati,H.Haerul Warisan dan Wakilnya H.Edwin Hadiwijaya.
Ia melihat antara pimpinan dan anggota DPRD Lotim tidak sejalan dengan program tersebut.Dengan saling beradu argument terhadap program sembako.
Sementara pada sisi lainnya antara Bupati,Wakil Bupati dan Sekda Lotim juga terlihat tidak satu suara dalam memberikan penjelasan ke publik dan media mengenai program paket sembako itu.
” Jadi lucu DPRD masih silang pendapat,begitu juga pimpinan eksekutif terkait program sembako ini,” kata Badrun,Jumat (14/3).
Menurutnya untuk terus tidak menimbulkan polemik masalah program paket sembako itu maka tentu lembaga eksekutif dan legislatif harus kembali pada nomenklatur anggaran saat pembahasan di RAPBD tahun 2025.
Maka akan terlihat jelas nantinya itu program tersebut ada ataukah tidak,sudah dibahas ataukah tidak oleh eksekutif dan legislatif.Karena ada panggar eksekutif dan legislatif yang membahas RAPBD sebelum diparipurnakan.
” Yang jadi pertanyaan kita ada enggak program paket sembako itu dalam nomenklatur saat pembahasan RAPBD tahun 2025 itu saja kata kuncinya,” terangnya.
Badrun juga melihat kalau pimpinan dewan saat ini kurang jeli terhadap persoalan yang muncul.Karena seharusnya kalau ada kebijakan politik tentu harus memanggil semua pimpinan fraksi yang ada.
Untuk merumuskan masalah itu seperti halnya program paket sembako tersebut.Bukan malah diputuskan dalam rasionalisasi anggaran antara pimpinan dewan dengan eksekutif yang tentunya tidak bisa mengakomodir anggota dewan dari berbagai partai.
” Harusnya pimpinan dewan merapatkan dengan semua fraksi,bukan malah bisik-bisik yang kemudian program itu diputuskan dalam paripurna kan ini namanya program ujuk-ujuk,” kata Badrun yang pernah menjadi anggota panggar legislatif pembahasan anggaran pada masa menjabat.
Terakhir Badrun meminta kepada semua anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif untuk tidak menghabiskan energi di media saling berbalas pantun mengenai masalah program paket sembako ini.
” Kalau ada dalam nomenklatur silahkan jalankan tapi kalau tidak ada jangan coba-coba bisa jadi masalah hukum kedepannya,”tandasnya. (Sul).
