Mahasiswa dan Sopir Dum Truck di Lotim Berdemo, Bakar Ban Hingga Tuntut Kasat Pol.PP dan Kepala Bapenda Dicopot

SKI | Lotim – Puluhan sopir dum truck bersama dengan mahasiswa Lombok Timur melakukan aksi di depan kantor Bupati Lotim,Rabu (22|2). Dengan masalah yang diangkat dugaan terjadinya pungutan liar dalam penarikan retribusi MBLB di pos penarikan retribusi di perbatasan Jenggik,Kecamatan Terara.

Selain melakukan aksi juga sopir bersama mahasiswa melakukan aksi bakar ban bekas dan menyerukan kepada Bupati Lotim untuk segera mencopot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin dan Kasat Pol.PP Lotim,Selamat Alimin dari jabatannya.

” Kami minta Kasat Pol.PP dan Kepala Bapenda Lotim segera dicopot dari jabatannya,karena keduanya yang bertanggungjawab atas persoalan ini,” tegas Koordinator aksi,Aleq dalam orasinya.

Massa aksi juga menolak dilakukan kenaikan retribusi MBLB yang dibebabkan kepada sopir dum truck karena dianggap sangat memberatkan. Apalagi dengan kondisi prekonomian yang tidak menentu saat ini.

Karena seharusnya yang bertanggungjawab untuk membayar retribusi adalah pemilik tambang bukan dibebankan kepada sopir dum truck.

” Kewajiban perusahaan tambang yang membayar retribusi bukan sopir dum truck,” terangnya lagi.

Setelah puas menyampaikan orasi dan tuntutannya massa aksi diterima Asisten II Setdakab Lotim, Mahsin,Kepala Bapenda Lotim, Muksin dan Sekretaris Kasat Pol.PP Lotim, Lalu Dhedi K.

Dalam penyampaian Asisten II Setdakab Lotim mengatakan pemerintah daerah tentunya akan merespon apa yang menjadi aspirasi dari sopir dum truck terutama mengenai masalah penarikan retribusi yang dianggap memberatkan.

Karena sejatinya yang harus mengeluarkan itu pemilik perusahaan tambang bukan sopir dum truck yang mengangkut material dari lokasi tambang.

” Kami akan memfasilitasi bertemu dengan perusahaan tambang agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” kata Mahsin.

Setelah mendengar penjelasan massa aksi membubarkan diri dengan berjanji akan melakukan aksi lebih besar lagi nantinya,kalau apa yang menjadi tuntutan tidak segera direalisasi.(Sul).