Mantan Kadishub Lotim di Sanksi,Kadispar Hanya Diingatkan

SKI l Lombok Timur-Mantan Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, M.Zaini langsung diberikan sanksi oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. Dengan digeser jabatannya dan kemudian dinonjobkan dari jabatannya pada posisi eselon II.

Penonjoban Mantan Kadishub Lotim yang juga Mantan Staf Ahli tersebut karena dianggap melakukan kegiatan politik praktis mensosialisaikan dirinya rencana maju menjadi kandidat calon Bupati Lotim 2024 mendatang.Sedangkan dalam aturan kepegawaian tidak diperbolehkan ASN melakukan politik praktis.

Kemudian baru-baru ini terjadi juga Kepala Dinas Pariwisata Lotim,H.Mugni menghadiri kegiatan persiapan deklarasi salah satu capres di salah satu hotel di Lombok Tengah. Dengan spanduk terpasang lebar di kegiatan tersebut.

Namun kemudian Kadispar Lotim berdalih karena hanya menghadiri undangan sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Kemudian pihak BKPSDM Lotim tidak memberikan sanksi,melainkan hanya sebatas mengingatkan saja, sehingga menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan sudah adilkah pemerintah dalam menegakkan aturan bagi ASN.

” Saya dikatakan berpolitik praktis langsung diberikan sanksi dengan dinonjobkan, tapi bagaimana dengan pejabat lainnya yang melakukan itu tapi tidak diberikan sanksi,” kata Mantan Kadishub Lotim, M.Zaini saat diminta tanggapannya,Jumat (3|12).

Menurutnya,apa yang dilakukannya saat ini dengan terus bersosialisasi kepada masyarakat tidak ada yang salah. Karena menurutnya sah-sah saja, karena regulasi mengenai masalah Pilkada belum ditetapkan oleh KPU.

Apalagi dirinya tidak pernah menyatakan dirinya untuk maju dalam Pilkada secara terang benderang. Namun ketika ada oknum pejabat yang dianggap ikut dalam politik praktis tidak diberikan sanksi tegas tentunya menjadi pertanyaan kita bersama.

” Harusnya oknum pejabat itu diberikan sanksi tegas dong, jangan hanya sekedar mengingatkan saja oleh BKPSDM,” tegasnya.

Zaini yang juga mantan Staf Ahli Bupati Lotim menambahkan kalau hanya alasan oknum pejabat tersebut datang ke lokasi kegiatan untuk mengisi materi disinyalir sebagai alasan pembenar saja.

Karena sudah jelas di spanduk  pertemuan tersebut mengatakan rapat persiapan deklarasi capres. ” Silahkan saja menjadi alasan pembenar tapi publik sudah bisa membaca dan menilai,” tandas Zaini.

Sementara ‎Kepala Dinas Priwisata Lombok Timur, H.Mugni saat memenuhi panggilan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Kamis (2|11).Guna meminta klarifikasi dan keterangan dari yang bersangkutan terkait dengan kehadiran Kadispar Lotim dalam kegiatan pertemuan persiapan deklarasi salah satu capres di Loteng tanggal 27 November 2021 lalu.

Dari penjelasan yang disampaikan Kadispar Lotim kepada pihak BKPSDM Lotim ‎kalau yang bersangkutan sebagai pemberi materi. Dengan kapasitasnya sebagai pimpinan Pondok Pesantren dan akademisi yang diminta hadir oleh teman-teman sejawat dari alumni HMI untuk memberikan buah pemikiran dalam menyikapi situasi sosial,politik dan budaya yang tengah terjadi di NKRI.

Terutama dalam mencermati adanya isu dan khawatiran akan tumbuhnya faham PKI gaya baru dan Radikalsme.Termasuk juga diminta pandangan untuk suksesi kepemimpinan pasca presiden Jokowi-Makruf Amin.

” Yang jelas pengakuannya kehadirannya Kadispar Lotim ‎ tidak juga sebagai panitia dan pengurus maupun anggota dalam kegiatan tersebut, tapi diundang sebagai pemberi materi,” kata Kepala BKPSDM Lotim,Salmun Rahman.

Menurut Mantan Bakesbangpoldagri Lotim ini,setelah mendengar penjelasan dan klarifikasi Kadispar Lotim,maka sikap dari BKPSDM mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tidak ikut-ikutan menjadi pendukung|tim pemenangan.

Begitu juga Kadispar mengungkapkan kepada BKPSDM batasan ASN dalam hal kegiatan tersebut.Sehingga BKPSDM melihat belum merupakan sebuah pelanggaran setelah mencermati pengakuannya.

Apalagi kegiatan itu bukan deklarasi melainkan persiapan deklarasi relawan Anies.

” Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi ASN yang lainnya dengan masyarakat tetap melakukan kontrol sosial,sehingga dapat membantu tugas BKPSDM dalam melakukan pembinaan disiplin ASN dn tentuny membantu ASN itu sendiri agar mematuhi peraturan perundangan yang ada,” tandas Kepala BKPSDM Lotim, Salmun Rahman.(Sam).

News Feed