SKI | Indramayu – Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) siap mengganti semua fasilitas umum (Fasum) di alun-alun Pendopo yang rusak akibat aksi demo, Kamis (2/42026) kemarin.
Pergantian semua Fasum ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan komitmen KOMPI yang tidak mau di cap jelek masyarakat, karena perjuangannya murni bertujuan membela rakyat atas kebijakan Pemerintah, revitalisasi tambak, yang dinilai merugikan rakyat pesisir pantai utara Indramayu.
“Kami akan patungan memberesi semua fasum yang rusak akibat aksi kemarin. Atas permintaan dari Bupati Lucky Hakim, kami siap semua ganti,” kata Koordinator Umum (Kordum) Bpk. Hatta.
Menurutnya, perjuangan dari masyarakat pesisir yang tergabung di KOMPI ini akan terus berlanjut hingga titik darah penghabisan.
“Demo kemarin itu hanya baru permulaan. Jujur, kami sangat kecewa terhadap Bupati Lucky yang tidak bisa menemui kami, padahal orangnya ada di dalam Pendopo. Itu bohong besar dia sedang di Subang saat kami aksi di Pendopo,” tegas Hatta.
Pasalnya kepastian Bupati Lucky ngumpet di dalam Pendopo saat KOMPI aksi, dan enggan menemui warganya yang demo, sebagai bukti bahwa Pemimpin sekarang tidak pro rakyat dan bersikap pengecut.
Mereka juga secara terbuka minta maaf kepada rakyat Indramayu atas adanya kerusakan fasum dan sempat membuat gaduh masyarakat Indramayu.
“Sekali lagi, kami siap ganti semua kerusakan fasilitas umum yang rusak akibat aksi KOMPI dan kami tulus minta maaf,” harunya Hatta yang diamini Korlap lainnya.
Ditegaskan Hatta, posisi tokoh masyarakat dan pentolan NU Jawa Barat, H. Juhadi yang berada ditengah massa ini adalah murni sebagai dukungan perjuangan kepada masyarakat pesisir (KOMPI) atas ketidak adilan kebijakan Pemerintah dalam program revitalasi tambak.
Selain itu, kehadiran serta dukungan H. Juhadi sebagai simbol perlawanan atas penindasan rakyat dan bertujuan meluruskan kebijakan Pemerintah yang dinilai dzolim, bukan sebagai provokator yang dinarasikan pemberitaan yang beredar di publik.
Diberitakan sebelumnya, aksi damai yang dilakukan KOMPI di pusat Kota alun-alun Pendopo Indramayu yang berujung ricuh mengakibatkan sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-Alun Indramayu hingga mengalami kerusakan, bahwasanya Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana proyek revitalisasi tambak Pantura yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat pembudidaya ikan, terutama terkait alih fungsi lahan.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah dilayangkan kepada pihak kepolisian, massa aksi yang diperkirakan mencapai tiga ribuan orang ini bergerak di satu titik menuju Pendopo Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Indramayu – Jawa Barat.
Ketika massa aksi tidak kunjung mendapatkan respons langsung dari Bupati Lucky Hakim, disitulah ketegangan massa mulai memuncak, pasalnya harapkan mereka Bupati agar hadir di tengah-tengah pendemo agar menerima dan menanggapi tuntutannya, sehingga ketiadaan dialog di tengah besarnya ekspektasi massa memicu kekecewaan yang kemudian berkembang menjadi situasi tidak terkendali.
Dalam kondisi tersebut, Oknum di tengah kerumunan diduga melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas publik. Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan meliputi kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu penerangan, hingga elemen ikonik seperti Tugu Nol Kilometer dan ornamen bola hias. Ruang publik yang sebelumnya menjadi kebanggaan warga kini menyisakan puing dan jejak kerusakan yang mencolok.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua FPWI (Forum Perjuangan Wartawan Indramayu) Chong Soneta menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang dalam menyampaikan pendapat di era demokrasi, namun harus tetap dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga, namun, tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum tidak dapat dibenarkan, karena justru menodai gerakan mulia masyarakat luas yang memprotes kebijakan Pemerintah yang dinilai keliru,” ujar Chong Soneta. Sabtu (4/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran dan respons cepat dari Pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat guna mencegah eskalasi di lapangan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci untuk meredam ketegangan.
“Kami berharap ke depan ada ruang dialog yang lebih efektif antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat, sehingga aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus berujung pada tindakan yang merugikan semua pihak,” tandasnya.
Adanya peristiwa ini sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa demokrasi tidak hanya tentang menyuarakan pendapat, tetapi juga tentang menjaga tanggungjawab bersama. Aspirasi yang disampaikan agar mengutamakan dengan kepala dingin, dan respons yang terbuka dari Pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang sehat tanpa meninggalkan kerugian bagi kepentingan publik sehingga tidak membawah kesan yang negatif. (Yana.BS)
