SKI l Lombok Timur-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berkomitmen mengalokasikan tiga persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Lotim untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pengalihan subsidi BBM.
Hal tersebut diungkapnya pada rapat yang berlangsung di kantor Bupati Lotim, Rabu (7/9).
Hadir dalam rapat tersebut Pimpinan BPJS Kesehatan Lotim, Plh. Sekda, Kepala BPKAD dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
” Pemkab memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran tiga persen untuk bantuan sosial,” tegasnya.
Menurutnya, pengalihan subsidi BBM ini dipastikan akan berdampak terhadap sebagian besar masyarakat Lotim. Sehingga tentunya diharapkan kepedulian semua pihak agar masalah tersebut dapat diatasi.
Begitu juga halnya dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi mengingat kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Lotim masih pada angka 65,59 persen (897.565). Dari jumlah tersebut 695.253 merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, dan 63.419 merupakan PBI dari Pemkab Lotim,.
Sementara sisanya merupakan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP). Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Belum lagi masih ada fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Patuh Karya yang belum terkoneksi dengan BPJS.
” Saya berharap rakor bersama BPJS Kesehatan ini menjadi awal penanganan yang lebih serius lagi,” tandasnya.(Sam).
