SKI | Lotim – Petugas Opjar yang diterjunkan ke masyarakat untuk menagih tunggakan PBB dibuat pusing tujuh keliling.Pasalnya data penunggak pajak yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur dengan data yang dimiliki PPS berbeda.
” Tidak singkronnya data Bapenda dengan PPS mengenai penunggak PBB menjadi masalah dilapangan saat dilakukan penagihan,”ujar para petugas Opjar,Senin (14/7).
Para petugas Opjar mengatakan seharusnya singkroni data itu sangat penting dilakukan.Karena temuan dilapangan saat melakukan penagihan ke wajib pajak .
Dimana data yang diberikan Bapenda kalau wajib pajak itu masih menunggak,akan tapi setelah dilakukan kroscek ke PPS justru telah membayar pajak dan tidak ditemukan adanya tunggakan.
Meskipun ada diantara wajib pajak yang masih menunggak,tapi sangat penting dilakukan singkroni data agar petugas Opjar ini punya data kongkrit.
” Kami sudah laporkan masalah ini ke pimpinan,” kata para petugas Opjar seraya mengatakan para wajib pajak ini rata-rata sudah membayar pajak pengakuannya.
Kepala Bapenda Lotim Muksin saat dikonfirmasi mengenai keluhan tim opjar mengenai masalah data penunggak wajib pajak yang belum singkron belum memberikan respon dan penjelasan. (Sul)
