SKI| Lombok Tengah– Ratusan guru honorer melakukan aksi demontrasi di kantor bupati lombok tengah pada Rabu (7|1).
Masa aksi merupakan guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya selama belasan bahkan puluhan tahun di sekolah masing-masing.
Salah satu perwakilan masa aksi, Wildan meminta agar pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan agar para tenaga honorer ini tidak dirumahkan.
“Kami hanya minta jangan dirumahkan,” Katanya.
Bahkan para guru tersebut mengungkapkan agar tetap diberikan mengabdi sebagai guru, walaupun tidak dibayarkan atau diberikan bayaran.
“Kami tidak minta bayaran, bahkan kalaupun dibayar hanya minta 1 rupiah saja, ” Terangnya.
Untuk itu, dirinya beserta para masa aksi berharap agar pemerintah daerah bisa mengambil sikap yang bisa menguntungkan para guru honorer.
Wakil Bupati Lombok Tengah H.M. Nursiah menjawab keresahan para demonstran, ia menjawab pihak nya akan bersurat kepada pemerintah pusat agar bisa diusulkan bagi guru honorer yang belum masuk sebagai PPPK PW.
Disamping itu, kebijakan tersebut merupakan aturan nasional dan untuk itu, nantinya dari pemda akan bersurat ke Men-PAN RB.
“Nanti kami akan bersurat dan menyusulkan kembali sebagai PPPK PW sebanyak 715 orang ini, ” Tutupnya. (Riki)
