SKI | Indramayu – Hingga pertengahan Juli 2025, sejumlah proyek fisik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu – Jawa Barat belum juga berjalan. Keterlambatan tersebut terjadi di berbagai satuan kerja Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Awak Media, proyek fisik pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang dikelola Disdikbud Indramayu belum menunjukkan tanda-tanda dimulai, padahal, anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai puluhan miliar rupiah, dengan total lebih dari 100 paket pekerjaan.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Indramayu, Untung Aryanto, mengakui bahwa hingga saat ini belum ada satu pun proyek gedung yang mulai dikerjakan.
“Masih dalam tahap pengajuan dokumen dan proses tender di LPSE. Kami optimis pekerjaan fisik bisa dimulai Agustus dan selesai tepat waktu,” ujarnya, Rabu (16/7).
Di bidang SMP, tercatat terdapat 32 paket proyek yang terdiri dari 19 paket pengadaan langsung dan 13 paket tender, dengan nilai total sekitar Rp15 miliar. Di bidang SD, anggaran pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas mencapai sekitar Rp50 miliar. Namun, proses lelang yang lamban dan keterlambatan dokumen dari rekanan ditengarai menjadi penyebab utama tertundanya pelaksanaan proyek.
Sejumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengaku khawatir jika proyek fisik belum dimulai hingga Agustus.
“Pekerjaan gedung membutuhkan waktu minimal dua hingga tiga bulan. Kalau molor, kami khawatir tidak selesai tepat waktu. Lebih baik mundur daripada terlibat masalah hukum,” ungkap seorang PPTK yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya Disdikbud, Dinas PUPR juga mengalami hal serupa. Sebagian besar proyek jalan, khususnya betonisasi dan konstruksi jalan utama, belum tersentuh pelaksanaan. Beberapa proyek dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sudah mulai dikerjakan, namun masih bersifat kecil dan dalam tahap awal.
Masih Didominasi Kontraktor Lama
Dugaan lain yang mengemuka adalah dominasi kontraktor lama dalam proyek-proyek APBD 2025. Berdasarkan dokumen pekerjaan yang masuk ke sejumlah dinas, mayoritas kontraktor yang memenangkan paket proyek merupakan pihak yang juga terlibat dalam proyek tahun sebelumnya.
Disisi lain, terdapat juga rekanan yang dinilai tidak kompeten, bahkan bermasalah dalam pelaksanaan.
Ketua LSM Abdi Lestari (ABRI) Jawa Barat, Hanafi, menyayangkan lambannya realisasi proyek, khususnya di sektor pendidikan. Ia menilai keterlambatan ini dapat menghambat proses pembangunan dan penyerapan anggaran, yang pada akhirnya merugikan siswa dan tenaga pendidik.
“Kami akan menyelidiki penyebab keterlambatan ini. Jika ada indikasi praktik KKN, kami siap melaporkan ke penegak hukum,” tegasnya. (yan)
