SKI, NTB – Salah satu aktivis pergerakan perempuan asal Lombok Timur, Mahmuda menganggap dan menilai kalau rencana gerakan people power yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu tidak relevan. Sedangkan pada satu sisi pelaksanaan pemilu 2019 di negera ini sudah ada aturan hukum yang jelas.
” Saya anggap kalau People power tidak relevan,sehingga masyarakat dapat lebih dewasa menyikapi isu people power ini dan menyikapi wajah politik kita hari ini,sehingga jangan nantinya ikut terjebak,” kata Mahmudah Kalla Minggu (19/5).
Menurut Direktur LARD NTB ini, gerakan aksi people power saat ini tidak perlu dilakukan di Indonesia. Tapi gerakan bisa dilakukan jika memenuhi unsur-unsur seperti krisis ekonomi dan pemerintahan berjalan otoriter seperti pemerintahan yang lama melanggeng selama 32 tahun.
Sehingga tentunya wacana digulirkannya people power belum tepat waktunya karena tidak ada keadaan genting yang memaksa. Maka kalau dipaksakan maka yang rugi adalah rakyat Indonesia. Oleh kaerena itu masyarakat jangan terprovokasi.
” Pengerahan kekuatan massa itu merupakan cara yang bertentangan dengan sistem perundangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran pemilu, karena sudah ada jalurnya kalau memang ada pelanggaran hendaknya ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang menanganinya,”tegasnya
” Mari kita bersama-sama mendekatkan diri di bulan penuh rahmat, berkah dan magfiroh ini dengan meningkatkan amal ibadah puasa kita untuk lebih mendekat lagi kepada allah SWT ,dengan cara zikir,membaca al’quran,mencari rizki untuk keluarga tercinta, bukan malah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya Mahmudah Kalla.
Penulis : Rizal
.
Komentar