oleh

Diduga Dana Gempa Disunat, Pokmas Dan Kadus Lotim Disidang

SKI,LOTIM–Ketua Pokmas 1 Desa Pohgading, Rizki Rifaldi dan Kepala Dusun Gubuk Timuk,Desa Pohgading,Kecamatan Pringgebaya, Ahsan Disidang di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur,Jumat (29|3). Terkait dengan laporan dari Forum Peduli Masyarakat Desa Pohgading mengenai adanya dugaan kasus data fiktif dan penyunatan dana bantuan bagi korban gempa dari pemerintah pusat.

Dengan Ketua Pokmas dan Kadus Gubuk Timuk langsung dihadirkan guna diminta penjelasan dan klarifikasi terkait dengan kasus yang mencuat ditengah-tengah masyarakat tersebut. 

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Lotim, Purnama Hady langsung meminta klarifikasi terhadap Pokmas dan Kadus tersebut. Dengan disaksikan Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny, Danramil Pringgebaya, Kapten.Inf.Muslim, Kanit Tipikor Reskrim Polres Lotim, AIPDA Tony bersama pihak BRI,Babinsa dan penanggungjawab Pokmas di Lotim.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Desa Pohgading, Zuhud dalam penjelasannya mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang menjadi korban gempa berjumlah 12 orang yang rusak ringan dan sedang mengenai adanya dugaan pemotongan dana bantuan gempa berkisar antara 1 s.d 1,5 juta. 

Selain itu adanya dugaan data fiktif sebanyak 17 orang bagi yang rusak ringan dan sedang. Dengan dugaan yang melakukan itu adalah oknum Pokmas dan Kadus,sehingga kami datang kesini untuk meminta penjelasan mengenai masalah itu, karena warga korban gempa resah tidak dapat bantuan.

“Kami melapor ke BPBD ini untuk memperjelas keresahan masyarakat mengenai adanya dugaan pemotongan dana bantuan gempa dan data fiktif,” tegas Zuhud.

Ia menjelaskan kalau dilihat dilapangan kalau Pokmas bersama Kadus menjanjikan warga yang menjadi korban gempa untuk mendapatkan bantuan. Dengan namanya mirip, akan tapi yang menjadi permasalahan saat ini dana bantuan itu sudah habis. 

Sementara pada satu sisi warga korban gempa menuntut agar bantuan yang dijanjikan segera diberikan.Padahal disekitar tetangga yang sama-sama menjadi korban gempa sudah mendapatkan bantuan dana gempa.

“Kami minta BPBD dan aparat untuk mengusut kasus penyunatan dana bantuan korban gempa dan adanya data fiktif tersebut,agar tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat,” tukasnya.

Ketua Pokmas 1 Desa Pohgading, ‎Rizki Rifaldi mengaku membantah melakukan pemotongan dana bantuan gempa sebagaimana yang dilaporkan forum peduli masyarakat tersebut. Namun hanya melakukan pemotongn biaya administrasi saja sebesar Rp 200 ribu dan biaya langsiran atau pengangkutan sebesar Rp 250 ribu kalau rumahnya jauh.

Begitu halnya mengenai masalah data fiktif tentunya tidak ada, karena banyak data rumah yang rusak belum masuk datanya. Sehingga ini tentu yang menyebabkan belum dapat bantuan tersebut.

” Tidak benar ada pemotongan dana bantuan korban gempa maupun data fiktif,” tegas Rizki.

Kemudian Kelakhar BPBD Lotim,Purnama Hady mengatakan pihaknya bukan menjadi pengadilan,akan tapi tentunya memfasilitasi antara Kadus,Pokmas sebagai terlapor dan pelapor yang melaporkan adanya adanya pemotongan dana bantuan gempa dan data fiktif gempa.

Sementara yang menentukan salah atau tidak nantinya ada di pengadilan kalau kasus ini berlanjut dan tidak ada solusi penyelesaian atas persolan tersebut.‎

” Kami hanya tugas untuk memfasilitasi saja bukan untuk mengadili dengan mencari solusi terbaik atas masalah ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya kalau memang betul terjadi adanya indikasi pungli yang dilakukan oknum Pokmas maupun lainnya. Hendaknya dikembalikan saja uangnya agar tidak menjadi masalah.

Begitu juga mengenai masalah data fiktif korban gempa tentu pihaknya akan menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi mengenai masalah ini.

” Kami akan turunkan tim ke lapangan nantinya, sedangkan kalau tidak bisa selesai maka tentu kasusnya akan diproses secara hukum,” ujarnya.

Sementara Dandim 1615 Lotim, Letkol.Inf.Agus Prihanto Donny meminta agar persoalan ini tentunya diselesaikan dengan baik.Apalagi dengan adanya dugaan pemotongan dana bantuan gempa dan data fiktif tentunya ini masalah serius yang harus mendapatkan perhatian bersama.

“Kami akan tugasnya anggotanya untuk mengecek dilapangan agar menjadi jelas,karena kami tidak inginkan ada warga yang merasa dirugikan akibat pemotongan dan data fiktif tersebut, kalau memang betul terbukti,” tegasnya.Rizal

Komentar

News Feed