Dir Narkotika Kejagung: Diskusi Ringan Mengenai Rehabilitasi, Sulit atau Mudah Implementasinya

SKI| Solo – Direktur Narkotika Kejagung Darmawel Aswar, SH.MH melakukan kunjungan, sekaligus berkoordinasi dgn pimpinan Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Karang Anyar dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
Pertemuan dan koordinasi tersebut diadakan pada hari Jumat tgl 12 Nop 2021 jam 09 sampai dengan selesai. Pada kesempatan tersebut, Dir Narkotika menanyakan implementasi rehabilitasi di kejaksaan negeri tsb diatas, dan ternyata ketiga kejaksaan negeri tersebut belum ada yang melaksanakan rehabilitasi.

“Pertimbangannya, bahwa bila mereka terapkan rehabilitasi, maka APH lain ada yg mencurigai dan terlebih lagi masyarakat, akan curiga kepada jaksa yg tangani kasus rehabilitasi” jelas Darmawel Aswar.

“Pemikiran bahwa jaksa tsb sdh menerima sesuatu, sehingga mau melaksanakan rehabilitasi, Para Kajari dan Kasi Pidum yg kami tanyai mengatakan mereka tetap terapkan pasal 127 namun tuntutannya adalah hukuman penjara, sehingga putusan hakim juga masuk penjara” terangnya kepada awak media.

Dari apa yang didiskusikan tersebut, Direktur Narkotika Kejagung Darmawel, SH.MH, memberikan penjelasan, arahan, langkah dan upaya apa yg harus dilakukan jaksa, agar rehabilitasi dapat dilakukan di Surakarta, Karang Anyar dan di Sukoharjo dan menepis kekhawatiran akan di curigai oleh masyarakat dengan sosialisasi Regulasi Rehabilitasi yang sudah ada.

“Prinsipnya jaksa harus memahami dan mengerti regulasi yg mengatur rehabilitasi, mulai dari UU, PP, Perja, Pedoman Jaksa Agung dan arahan atau petunjuk Jam Pidum” sehingga jaksa bisa memberikan pendapat dan saran kepada penyidik dalam memberikan petunjuk.

Seperti yg kita ketahui tugas jaksa dimulai tahapan pra penuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan dan tahap eksekusi dimana tentunya akan banyak ditemui permasalahan dalam penerapan rehabilitasi yg baru mulai *digaungkan* kembali sejak Presiden RI bapak Joko widodo menyatakan Indonesia darurat narkoba.

Pertemuan diakhiri dgn tanya jawab dan sharing informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi oleh jaksa, dan kendala yg dihadapi, serta solusi terhadap kendala tersebut.

Agar para jaksa memahami regulasi rehabilitasi secara komprehensif,
Direktur Narkotika Kejagung itu juga membagikan buku saku yg berisi peraturan yg mengatur tentang rehabilitasi secara lengkap.

“Semoga bisa menjadi petunjuk bagi jaksa, dalam menindaklanjuti proses penegakan hukum, khususnya REHABILITASI bagi Pecandu/Pengguna Narkotika” Pungkasnya.
(Ijal).