Eksekutif dan Legislatif Lotim Sidang Paripurna Bahas Dua Raperda

SKI | LOTIM – Lembaga legislatif dan eksekutif sama-sama mengajukan raperda untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Raperda. Raperda tersebut yaitu Raperda tengang perlindungan anak dan perempuan yang diajukan eksekutif, dan raperda pasilitasi penyelengaraan Pondok Pesantren (ponpes) usulan Ekskutif.

Pembahasan kedua Raperda tersebut, digelar Senin (6/3) antara eksekutif dan legilatif, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lotim Murnan, dan di hadiri Penjabat Bupati Lotim HM Juaini Taofik, anggota Forkopinda dan kepala OPD.

Penjabat Bupati Lotim HM Juaini Taofik mengatakan Raperda tentang Perlindungan anak dan perempuan yang diusulkan eksekutif ini, diharapkan dapat di tetapkan menjadi Perda

” UU tentang perlindungan anak dan perempuan ini sudah ada, tetapi belum mantap rasanya ketika belum ada Perda,” ucapnya pada wartawan usai sidang paripurna,Senin (6/3).

Dikatakan Pj Bupati, dimunculkannya Raperda tentanga perlindungan anak dan perempuan ini, karena adanya kekhawatiran, sehingga Perlu dibuatkan Perda, agar nantinya dapat digunakan sebagai sinergi pemkab dengan pihak sekolah.

“Dengan adanya Perda ini, permasalahan yang terjadi di sekolah berkaitan dengan kekerasan dapat dicarikan solusi,” jelasnya.dalam artian pencegahan dimulai dari sekolah.

Seperti halnya berkaitan dengan keberadaan toilet sekolah, yang sebelumnya tempatnya jauh dari sekolah, sekarang dengan Perda yang dimiliki dapat didekat, sehingga pengawasan lebih mudah.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Lombok Timur Murnan, terkait usulan raperda terkait Ponpes tersebut, diadopsi dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan ke wilayah Jawa Timur, dimana Pondok Pesantren mendapat bantuan pasilitas dari pemerintah daerah, selain bantuan pemerintah pusat.

Apalagi sekarang ini, masyarakat lebih banyak menyekolahkan anak anaknya ke Pondok Pesantren, dengan tujuan kembentengi anak sejak dini melalui agama.

” Sekarang ini animo masyarakat menyekolahkan anak anaknya ke Pondok pesantren cukup besar, untuk membentengi anaknya kedepan dengan agama,” sebutnya.

Sehingga atas inlah, inisiasi dewan memunculkan Raperda ponpes menjadi Perda.

” legislatif tetap mendukung ekskutif terkait penggagaran ponpes ini,” jelasnya. (Sul).