Hakim PN Tanjungkarang Hendro : Kesimpulan Tidak dibacakan Sah-sah Saja

SKI | Lampung –  Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali menggelar persidangan lanjutan perkara praperadilan Tersangka TPPU atas nama Nurul Hapizah, melawan Ditresnarkoba Polda Lampung, jum’at (11/08/23).

Dimana kali ini, sidang yang digelar secara maraton tersebut dilaksanakan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari kedua pihak. Yang diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukumnya.

“Hari ini persidangan lanjutan praperadilan Nurul Hapizah terhadap Ditresnarkoba Polda Lampung digelar dengan agenda penyerahan kesimpulan, jadi kesimpulan kedua pihak berperkara memang tahapannya tidak dibacakan tetapi diserahkan saja ke Hakim, sah-sah saja,” jelas Hakim Tunggal Hendro Wicaksono.

Untuk diketahui, pada kesimpulannya kali ini, pihak Pemohon yang dikuasakan kepada Adiwidya Hunandika,SH, dari kantor Hukum BE-I Law Firm, selaku Penasihat Hukumnya, menyebutkan bahwa penetapan Tersangka terhadap kliennya adalah cacat formil, lantaran SPDP diterbitkan sebelum Nurul Hapizah diperiksa sebagai saksi.

Dimana disebut, SPDP dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung itu, dikeluarkan pada 13 April 2022, sedangkan pemeriksaan terhadap Pemohon Praperadilan ini dilakukan pada 29 Juni 2022.

“Bahwa diterbitkannya SPDP Nomor: SPDP/59/IV/2022/Ditres Narkoba oleh Termohon tertanggal 13 April 2022, sebagaimana bukti T-9 yang diajukan oleh Termohon, membuktikan dengan jelas bahwa adanya cacat prosedural yang dilakukan oleh Termohon, dalam penanganan Tindak Pidana yang disangkakan kepada Pemohon, karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum diambil keterangan sebagai Saksi atau Calon Tersangka, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SPDP tersebut,” begitu bunyi salah satu kesimpulan dari Pemohon.

Sementara itu, atas kesimpulan terkait permasalahan SPDP tersebut, Polda Lampung menyebut pihaknya telah sepenuhnya menangani kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sesuai dengan prosedur hukum.

Dan turut pula mengomentari ihwal pembahasan pihak Pemohon yang menyoal permasalahan aset miliknya, dimana hal itu dianggap telah masuk ke dalam pokok perkara. Maka perdebatan dalam praperadilan ini sudah sepatutnya dibuktikan dalam persidangan pokok perkaranya nanti.

“Kesimpulan kami ya sama seperti tanggapan kami di awal, kami sudah menangani kasus dugaan TPPU ini sesuai dengan prosedur hukum. Barang bukti yang ada juga sudah sesuai dengan bunyi putusan hakim di perkara Narkotik saat itu, dan itu jadi pintu masuk kami untuk melakukan pengembangan perkara. Masalah aset ya buktikan saja nanti di persidangan pokok perkaranya, biar Hakim yang memutuskan,” jelas Yulizar Fahrulrozi Triassaputra, selaku Ketua Tim Bidkum Polda Lampung di Praperadilan ini.

Persidangan ini dimulai perdana sejak Jumat 4 Agustus 2023 pekan kemarin, dan akan digelar kembali pada Senin pekan depan 14 Agustus 2023 di PN Tanjungkarang, dengan agenda pembacaan putusan dari Hakim. (Ijal).