oleh

Harga Minyak Goreng Meroket, IKAPPI : Pemerintah Harus Berani Intervensi

-Ekonomi-125 views

 

SKI|Bogor-Masih menyoroti harga minyak goreng yang harganya masih tinggi, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan menyampaikan sikapnya melalui voice note saat dikonfirmasi awak media SKI, Sabtu (20/11/’21).

Dalam keterangannya, Reynaldi menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terutama minyak goreng.

“Untuk mengatasi kenaikan minyak goreng akhir-akhir ini seharusnya semua pihak baik pemerintah, pedagang pasar atau paguyuban pedagang pasar tradisional untuk melakukan inisiasi terhadap kenaikan minyak goreng jangan sampai terus bergulir dan menjadi sejarah buruk bagi negara kita. Indonesia yang notabene adalah penghasil sawit terbesar di dunia, namun tidak bisa melakukan intervensi harga minyak goreng didalam negeri,” terangnya.

“Kenaikan minyak goreng akhir-akhir ini, memang tidak terlepas dari pengaruh kenaikan crude palm oil (CPO) dipasar Internasional, namun kita sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dan kita juga punya regulasi melalui Permenindag seharusnya bisa menekan harga bahan pokok dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET),” lanjutnya.

“Saran atau rekomendasi dari IKAPPI, dalam hal ini pemerintah harus terjun langsung dan melakukan intervensi terhadap pengusaha-pengusaha minyak goreng dalam negeri dengan melakukan penekanan, akan tetapi pemerintah abai padahal bisa mengacu pada regulasi HET yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Harga minyak goreng dengan eceran tertinggi ditemukan khususnya diwilayah Indonesia Timur seperti di Maluku, Maluku Utara yang mencapai Rp21.000,- per liter.

Reynaldi juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah. “Harapan kami menjelang natal dan tahun baru yang akan datang, pemerintah harus betul-betul mengawasi kenaikan harga bahan pokok bukan hanya minyak goreng saja dan pemerintah harus berani bertindak tegas melakukan intervensi. Pemerintah juga harus hadir untuk menata ulang tata niaga kita,” pungkasnya. (UT)

News Feed