Komisi IV DPRD Loteng Usulkan Dua Ranperda Kepada Pemda

SKI| Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan dua ranperda tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dan ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.

Dua usulan tersebut telah melalui beberapa tahapan pembahasan seperti pembahasan di internal komisi IV selaku pengusul, konsultasi publik dengan mengundang seluruh stake holder terkait, proses harmonisasi oleh kanwil kemenkumham provinsi nusa tenggara barat, dan terakhir kedua ranperda tersebut telah disetujui dalam rapat paripurna dprd kabupaten lombok tengah untuk ditetapkan menjadi ranperda usul DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Juru bicara Komisi IV DPRD Loteng Lalu Ramdan menjelaskan bahwa, Rancangan peraturan daerah tentang pelindungan anak dan perempuan korban kekerasan merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat.

Terdapat beberapa faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta iingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi.

Untuk itu, perlu adanya langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen warga negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran pemerintah daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan.

“Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya,” katanya saat rapat paripurna Senin (11|6)

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Selain itu, pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan pelindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

“Upaya yang dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga danl atau iingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan,” tuturnya.(Riki)