oleh

Lapas Bengkulu Sosialisasikan Ke WBP Terkait UU Pemasyarakatan Baru

SKI, Bengkulu – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu Rudi Fernando Sianturi menyampaikan sosialisasi terkait hak hak warga binaan pemasyarakatan yang di lindungi UU no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, dilaksanakan di blok hunian narkoba LAPAS kelas IIA Bengkulu, Kamis (15/9).

Sosialisasi yang disampaikan di hadapan para warga binaan pemasyarakatan Lapas Bengkulu kali ini juga di hadiri pejabat jajaran divisi pemasyarakatan serta Kepala Lapas Bengkulu Ade kusmanto di dampingi jajaran yang juga ikut mendampingi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dari pukul 10.00 wib sampai dengan selesai.

Adapun yang disampaikan Kadiv Pas adalah terkait hak hak warga binaan pemasyarakatan, tata tertib yang harus di taati serta kewajiban yang harus dilakukan oleh warga binaan selama berada di dalam Lapas kelas IIA Bengkulu.

Pada kesempatan ini juga Kadivpas melakukan interaksi dengan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan serta hak hak dan kewajiban warga binaan yang ada di dalam UU no 22 tahun 2022 kali ini dengan Susana yang akrab dan hangat.

Kalapas Bengkulu Ade Kusmanto menambahkan, dalam pemberian hak warga binaan bersyarat tanpa terkecuali kepada narapidana bila syarat syarat sudah dipenuhi. Aktif  menjalani pembinaan didalam lapas, menunjukan penurunan resiko, khusus untuk Cuti menjelang Bebas telah menjalani paling lama 2/3 masa pidana atau minimal 9 bulan.

“Pemberian hak hak bersyarat tersebut tidak berlaku bagi napi yang dihukum seumur hidup dan pidana mati,” tutupnya.

Dasar pemberian Hak bersyarat narapidana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. Remisi;
b. Asimilasi;
c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. Cuti bersyarat;
e. Cuti menjelang bebas;
f. Pembebasan bersyarat; dan
g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Berkelakuan baik;
b. Aktif mengikuti program Pembinaan; dan
c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. (Red).

Sumber: Warta Prima.