oleh

Wabup Lotim Dilantik Menjadi Ketua HKTI Provinsi NTB

SKI, NTB – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, S.ip, melantik Dewan Pimpinan Provinsi HKTI NTB, H. Rumaksi SJ, SH, masa bakti 2018-2023, sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional HKTI no. 80/SK/DPN-HKTI/XI/2018 tanggal 24 November 2018, yang dibacakan oleh Mayjen TNI Purnawirawan, Bambang budi W, S. Sos, M. Si. dan Pembacaan Lampiran Surat Keputusan oleh Plt.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Ir. HG. Totok Sugiharto. Acara pelantikan ini berlangsung di Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya, Jumat (21/12) yang di hadiri Bupati, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, Kepala OPD, Pengurus HKTI se NTB dan tamu undangan lainnya. Setelah di lantik Ketua DPP HKTI Provinsi NTB, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan, melihat sejarah dan menyimak selama perjalanan HKTI, ia mengaku betapa malunya menjadi pengurus. Selama ini, HKTI hanya milik para elit politik yang duduk di atas kursi, tetapi tidak pernah turun ke petani.

“Saat ini, waktunya HKTI, berdakwah dengan hal, bukan dengan lisan, seperti yang dilakukan selama ini,” ungkapnya. Bersama HKTI dan Kementerian Pertanian, sudah menanam bawang putih di Sembalun, diatas lahan seluas 1.462 hektar. Permasalahan yang terjadi, anggaran penanaman bawang putih bersumber dari anggaran APBN, ditambah kewajiban inportir menanam 5 persen dari jumlah impor, tetapi keduanya juga tidak jelas, dimana bibit itu ditanam. Tidak jelas pula, mana bibit APBN dan mana bibit inportir, jelasnya. “Sembalun diharapkan sebagai penyangga bawang putih nasional. Kita inginkan Lombok Timur, sebagai daerah yang menghasilkan bawang putih terbaik di Indonesia,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, ada tanah terlantar di Sembalun, yang dikelola dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU), yang dikelola PT Sembalun Kusuma Emas (SKE). Pihaknya mengusulkan pada pemerintah pusat, bila masalah tanah yang dikelola PT. SKE itu dibiarkan berkonflik, maka akan terjadi tumpah darah. Sehingga disarankan tanah dikelola PT. SKE itu diserahkan ke Pemda Lotim yang mengatur pengelolaannya, untuk kesejahteraan masyarakat. “Ada beberapa masalah lahan didaerah ini, nanti saya laporkan secara khusus atas nama sebagai kepala Staf Kepresidenan,” ungkapnya dan mengajukan agar Bupati bisa menerbitkan Perbup soal bawang putih, agar jelas berpihak pada petani, jelas Rumaksi diakhir sambutanya. Sementara itu Ketua Umum DPN HKTI, Jendral Purn Moeldoko, menjelaskan, pertumbuhan populasi dunia dalam 10 tahun terakhir, mencapai 1,7 miliar. Selain itu, luas lahan baku di indonesia dari tahun ke tahun, menyusut sampai dengan 120 Ribu, hektare.

Hal itu karena perkembangan investasi, pertumbuhan penduduk dunia. Pertanian juga tak pernah sepi dari gangguan hama, disebabkan faktor lingkungan dan ulah tangan manusia. Menurutnya, ada beberapa masalah dihadapi petani, yakni lahan sempit rata-rata nasional 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan itu juga menjadi tidak subur, diakibatkan karena penggunaan pestisida dan akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. Selain itu, masalah dihadapi petani adalah soal permodalan. Pemerintah sudah memberikan KUR, dengan jumlah cukup besar, tetapi belum bisa diambil maksimal. Karena itu HKTI, akan membantu petani sehingga soal modal bisa menjadi ringan.

Belum lagi masalah petani tak terbiasa menggunakan teknologi, management dan sebagainya. “Ada dua hal harus dipegang HKTI, dimana HKTI harus hadir menjadi solusi, jangan justru menjadi beban petani. HKTI harus bisa menjadi posisi menjembatani antara risert dan deplovment, bisa menjembatani dengan pengusaha dan pemerintah. Bila ada kebijakan kurang berpihak pada petani, HKTI harus teriak keras,” tegasnya.

Penulis : Amrin

Editor    : Red SKI

Komentar

News Feed