oleh

Wow…… PN Kelas 1 A Cibinong Gelar Sidang Perdana Dugaan Pengusaha Melanggar UU Cipta Kerja

-Hukum-492 views

 

SKI|Bogor-Upah merupakan hak normatif yang harus diterima pekerja/buruh yang bekerja pada suatu perusahaan khususnya pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan swasta (pabrik-red.), ketentuan khusus upah minimum yang berhak diterima pekerja sudah diatur dalam Undang-Undang. Hal tersebut tentunya apabila pengusaha melanggar akan dikenakan sangsi, sebagaimana hari ini, Senin (05/7/2021) Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong Kabupaten Bogor menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Edy Purwanto, S.H. Ketua Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Federasi Serikat Pekerja Indonesia ( FSPIN ) Kabupaten Bogor yang merupakan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ( SP/SB ) yang menaungi pelapor atas nama W Karyawan PT. M&S A, saat ditemui usai menghadiri sidang menyampaikan paparannya.

“Pelapor adalah karyawan PT. M&S A atas nama W, yang mana W dan karyawan lainnya selama bekerja di PT. M&S A menerima upah dibawah ketentuan upah minimum Kabupaten Bogor, kami tentunya dari DPC FSPIN Kabupaten Bogor sudah mencoba bernegosiasi bahkan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor namun hasilnya nihil sehingga terjadilah pelaporan ini dan sekarang PT. M&S A sudah menjadi tersangka Korporasi,” papar Edy kepada awak media.

“Sepertinya Pengusaha tidak percaya bahwa membayar upah dibawah ketentuan upah minimum itu adalah pelanggaran, padahal sudah diatur pada Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 88E Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait perubahan Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

“Pada hari ini merupakan sidang perdana atas kasus pelanggaran UU Cipta Kerja yang digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong dengan tersangka Korporasi PT. M&S A yang diwakili
BJW alias WBJ yang merupakan Direktur PT. M&S A,” pungkas Edy.

PT. M&S A salah satu perusahaan yang berdomisili di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor yang melakukan pembayaran upah kepada pekerjanya dibawah upah minimum sehingga dijerat Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 88E Ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait perubahan Pasal 185 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (UT)

News Feed