SKI| Lombok Tengah- Kegiatan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan. Musrenbang adalah ruang demokrasi pembangunan, tempat bertemunya gagasan, aspirasi, dan harapan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Di forum inilah diuji, apakah perencanaan yang di susun benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar menjadi dokumen administratif semata.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Melalui mekanisme reses, kunjungan kerja, serta interaksi langsung dengan masyarakat di seluruh daerah pemilihan, DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menghimpun dan merumuskan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027.
“Perlu kami sampaikan bahwa total usulan yang terhimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD mencapai 2.942 usulan masyarakat. Ini bukan angka yang kecil, melainkan cerminan dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, ” Ungkap ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan
Jika kita telaah lebih dalam, maka distribusi usulan tersebut menunjukkan arah kebutuhan masyarakat yang sangat jelas: 1. Bidang Infrastruktur sebanyak ±528 usulan
- Bidang Pendidikan sebanyak ±283 usulan
- Bidang Kesehatan sebanyak ±54 usulan
- Bidang Ekonomi dan UMKM sebanyak ±201 usulan
- Bidang lainnya sebanyak ±1.876 usulan
Data ini memberikan pesan kuat kepada kita semua bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan:
- Infrastruktur dasar yang layak dan merata
- Layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- Serta penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan
Jika kita cermati lebih dalam lagi, maka Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2027 sesungguhnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan selaras dengan Visi Pembangunan Daerah, yaitu:
“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis” atau yang kita kenal dengan akronim “MASMIRAH”, sebagai cita-cita bersama menjadikan Lombok Tengah sebagai permata yang paling berharga.
Keterkaitan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:
Pertama, Mandiri
Pokok pikiran DPRD pada sektor infrastruktur dan ekonomi masyarakat, termasuk penguatan UMKM, pertanian, dan sektor produktif lainnya, diarahkan untuk mendorong kemandirian daerah.
Kemandirian ini bukan hanya dalam konteks fiskal, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.
Dengan infrastruktur yang memadai dan ekonomi lokal yang tumbuh, Lombok Tengah akan semakin mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
Kedua, Berdaya Saing
Usulan DPRD di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi unggulan daerah merupakan fondasi dalam meningkatkan daya saing.
Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan terampil akan menjadi kekuatan utama daerah dalam menghadapi persaingan regional, nasional, bahkan global.
Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya alam yang optimal, akan melahirkan produkproduk unggulan yang mampu bersaing di berbagai pasar.
Ketiga, Sejahtera
Seluruh Pokok Pikiran DPRD pada dasarnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program-program yang diusulkan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan dasar, diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Keempat, Harmonis
Pokok pikiran DPRD juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan tata kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta kearifan lokal.
“Dengan demikian, pembangunan yang kita lakukan tetap menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan berlandaskan pada nilai keimanan serta budaya lokal Lombok Tengah, ” Katanya.
Dengan demikian, dapat kita tegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD bukanlah sekadar daftar usulan, melainkan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi besar “MASMIRAH”.
Oleh karena itu, kami berharap agar dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan Pokok Pikiran DPRD secara substantif dalam program dan kegiatan prioritas, menyelaraskan perencanaan dengan visi dan misi daerah serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap terwujudnya Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Namun demikian, kita juga harus jujur bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan:
• Penajaman skala prioritas
• Sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan RKPD
• Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Jangan sampai apa yang direncanakan tidak sejalan dengan apa yang dianggarkan, dan apa yang dianggarkan tidak sepenuhnya dilaksanakan.
Di sinilah pentingnya komitmen kita bersama untuk menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah atau DPRD semata, tetapi oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Musrenbang ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi tersebut, “ungkapnya.
“Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita rencanakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lombok Tengah. Mari kita pastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan tidak hanya terlihat hari ini, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi generasi yang akan datang, ” Tutupnya. (Sul).
