SKI | Lombok Tengah – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan dukungan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting yang diajukan Pemerintah Daerah, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Lalu Muhamad Akhyar, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu (11/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Akhyar mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK RI, cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sebesar 99,65 persen, dan penurunan angka stunting menjadi 10,14 persen di bawah target nasional.
“Kita tentu patut mengapresiasi capaian ini, tapi pemerintah jangan cepat berpuas diri. Justru ini harus jadi pijakan untuk melakukan lompatan pembangunan ke depan,” ujar Akhyar di hadapan forum paripurna.
Fraksi Golkar melalui jubirnya meminta Pemkab mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Ia menegaskan bahwa pembangunan tak boleh berhenti pada capaian administratif semata.
“Pemerintah perlu punya mimpi besar. Reformasi birokrasi, peningkatan layanan dasar, dan dukungan nyata terhadap pertanian, peternakan, serta perikanan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Terkait dokumen RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi MASMIRAH (Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis), Fraksi Golkar menekankan pentingnya komitmen realisasi dari seluruh rencana yang tertuang.
“Tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis! Itu pesan Fraksi Golkar untuk memastikan RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen formalitas,” tegas Akhyar.
Di akhir penyampaian, Fraksi Golkar menyatakan setuju agar kedua Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya di DPRD. Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami berharap pembahasan nanti berjalan serius dan terbuka. Pembangunan bukan soal dokumen, tapi soal dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Akhyar. (Sul).
