SKI, LOTIM – Sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online di Lombok Timur sangat menyesalkan pernyataan Wakil Bupati Lotim, H.Rumaksi SJ yang menyebut secara vulgar adanya media oposisi di Lotim.Karena melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Sukiman Azmy-H.Rumaksi (SUKMA).
Pernyataan itu dilakukan Wabup dalam kegiatan shilaturahmi dan buka puasa bersama dengan wartawan media cetak, elektronik dan online di pendopo dua Wakil Bupati Lotim, Jumat sore (31/5).
“Kami sangat sesalkan pernyataan Wabup Lotim seperti itu, karena seharusnya tidak pantas dikeluarkan di publik, apalagi dengan menyebut media oposisi langsung dihadapan teman-teman media lainnya yang kebutulan hadir dalam kegiatan tersebut,” kesal sejumlah wartawan Lotim.
Begitu juga halnya, Wartawan Lombok TV, Ruhaeli mengaku sangat tidak elok Wabup Lotim menyebut ada media oposisi dalam pemerintahannya. Apalagi media yang dikatakan oposisi disebut langsung hadapan puluhan wartawan yang hadir.
Sementara pada satu sisi Wabup Lotim mempersilahkan media untuk melakukan kritik kepada pemerintahan SUKMA. Akan tapi pada sisi lainnya justru media disalahkan karena mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan di Lotim yang saat ini berkuasa.
“Aneh,Wabup bilang persilahkan media kritik pemerintahan SUKMA, tapi satu sisi media ada yang dikatakan oposisi,padahal media itu menjalankan tugasnya sebagai fungsi kontralnya,ujar Ruhaeli.
Seharusnya, lanjutnya, kalau memang ada media yang dianggap pemerintah saat ini ada yang kurang berkenan terhadap beritanya, maka hendaknya Wabup memanggil ke kantornya atau Pendopo dua dengan baik-baik. Bukan malah justru menyebut dengan vulgar di khalayak ramai.
Karena pada prinsipnya media itu bebas memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang kurang baik.Sepanjang tidak melanggar kode etik jurnalis, begitu juga pemerintah di Lotim diminta untuk jangan alergi kritik.
“Ini namanya pembunuhan karakter terhadap media namanya,tidak seharusnya seorang Wabup ngomong seperti itu,” tandas Ruhaeli seraya menegaskan kembali kalau mendukung semua kebijakan pemerintah di Lotim tanpa adanya kritikan itu namanya media pemerintah atau plat merah.
Hal yang sama dikatakan Pimpinan Redaksi Suara Rinjani, Hasanah Efendi menegaskan apa yang dikatakan Wabup Lotim mengenai masalah media oposisi itu kurang tepat ke media bahasanya. Karena tidak ada media oposisi yang benar itu adalah media independen yang menjalankan tugas jurnalistiknya telah diatur dalam Undang-undang (UU) pokok pers no 40 tahun 1999.
“Media bukan musuh dan bukan pula saingan bupati dan wakil bupati Lotim saat Pilkada, akan tapi media adalah kontrol sosial dan pemerintah,” tegas Hasanah Efendi.
Oleh karena itu, lanjut Master Komunikasi ini, meminta kepada teman-teman media yang berada dilingkaran penguasa agar lebih bijak membahasakan dan bisa menjembatani kalau ada kritik masyarakat untuk pemerintah yang berkuasa saat ini di media. Agar tidak terulang kasus yang serupa lagi, sehingga masalah itu menjadi pelajaran kedepannya untuk tidak terulang lagi.
” Satu kata kunci yakni perbaiki komunikasi, sekali lagi tidak ada media yang menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai funsi kontral dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Kemudian Pimpinan Redaksi Lombokita, Bohari Rahman menegaskan sangat disayangkan sekali dengan pernyataan Wabup Lotim yang mengatakan ada media oposisi dalam pemerintahannya. Sehingga itu tidak sepantaskan harus dikeluarkan dihadapan puluhan wartawan media yang hadir dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut.
” Dengan menyebut ada media oposisi tentunya kami melihat kalau pemerintah Lotim saat ini alergi dengan kritikan,sehingga kami minta agar Wabup Lotim segera mencabut pernyataannya yang mengatakan media oposisi tersebut,” tegasnya.
Selain itu, katanya, seharusnya pemerintah daerah merangkul semua media yang ada di Lotim dalam rangka untuk bersama-sama membangun Lotim kearah yang lebih baik dan maju kedepannya. Bukan malah ada skat-skat antara media di lingkaran kekuasan dengan diluar kekuasan.
Kemudian terus menyebut media oposisi diluar lingkaran kekuasaan, karena melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Padahal tujuan sangat bagus dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah agar mengetahui sebenarnya yang terjadi dilapangan. Bukan malah mendengarkan yang baik-baik saja, tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
” Seharusnya pemerintah daerah merangkul semua media di Lotim,bukan malah membedakan-bedakan antara media lingkaran kekuasaan dengan diluar kekuasaan, sehingga kalau ini terjadi tentunya yang rugi pemerintah daerah sendiri,” ujar Bohari.
Ditempat terpisah Sekretaris Forum Wartawan Media Online Lotim, Deki Zulkarnain meminta kepada Wabup Lotim untuk segera mencabut pernyataannya yang mengatakan media oposisi tersebut. Karena tentunya apa yang dikatakan orang nomor dua di Lotim sangat tidak elok dan tidak pantas dikeluarkan dihadapan orang banyak.
Sementara pada satu sisi Wabup memberikan pernyataan mempersilahkan media untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan SUKMA. Tapi pada sisi lainnya Wabup juga mengatakan ada media oposisi, sehingga ini menjadi masalah dikalangan media atas pernyataan Wabup tersebut.
” Wabup seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti, karena akan membuat tersinggung media, apalagi dengan tegas menyebut nama media yang dikatakan oposisi itu sangat tidak elok,” tegasnya.
Deki juga mempertanyakan adanya wartawan dilingkaran kekuasaan dengan non kekuasaan. Sehingga ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak memunculkan penafsiran yang macam-macam terhadap keberadaan media di Lotim.
” Pemkab Lotim harus merangkul semua media di Lotim, bukan malah ada perlakuan yang berbeda-beda terhadap media yang berada di dalam lingkaran kekuasaan dengan non kekuasaan,karena media itu salah satu pilar pembangunan yang harus diingat pemerintah daerah,” tandasnya.
Penulis : Rizal
Komentar