SKI| Lombok Tengah – Bupati Lombok Tengah Kukuhkan pengurus bale mediasi periode 2021-2026 di Ballroom Kantor Bupati Loteng
Acara pengukuhan tersebut juga di hadiri langsung oleh Ketua DPRD Loteng, Kapolres Loteng, Dandim 1620, Kejaksaan, Pengadilan, Kepala SKPD serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
Ketua Bale Mediasi Loteng HL Suhardi mengatakan, masyarakat Lombok sebenarnya sudah lama mempraktikkan sistem mediasi-mediasi seperti ini sebagai langkah penyelesasian masalah ditengah masyarakat
“Mediasi ini lahir dari budaya, norma dan ajaran islam kemudian di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam sikap dan prilaku,” Ucapnya pada Senin (14|6)
Ia menjelaskan, mediasi ini merupakan peninggalan nenek moyang tapi sedikit demi sedikit terdegradasi karena perubahan zaman
“Ketika terjadi konflik yang meluas maka dibutuhkan mediator dari para pihak toga, toma untuk menyeselesaikan persoalan,” Terangnya
Sementat itu, Bupati Loteng H.L Fathul Bahri mengucapkan terimakasih kepada bale mediasi semoga tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Loteng dalam penyelesaian persoalan
Ia mengatakan, bale mediasi merupakan lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan diharapakan agar semua permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dapat diselesaiakan dengan cara mediasi
“Peran pokok bale mediasi ini adalah membantu persoalan masyarakat yang masih bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian. Kami percaya anggota Bale Mediasi akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaiknya-baiknya,” Ucapnya pada Senin (14|6)
Selain mengukuhkan Anggota Bale Mediasi, Bupati juga melaunching program 100 hari kerja yang merupakan sebuah tradisi politik sejak era reformasi bergulir. Meskipun bukanlah suatu kewajiban, sebab perjalanan suatu pemerintahan tidak bisa diukur hanya dalam rentang waktu 100 hari atau 3 bulan saja.
Namun, program 100 hari kerja menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi bagi pemerintahan baru untuk memulai komitmen atas setiap janji janji politik dimasa kampanye.
“Masyarakat selalu antusias untuk melihat capaian program 100 hari dari sebuah pemerintahan yang baru terpilih. Di sisi lain melalui program ini kami harap dapat menjadi parameter awal untuk melihat ritme kerja birokasi pemerintahan di bawah kepemimpinan yang baru,” jelas Pathul.
Lanjut Bupati, artinya melalui capaian program 100 hari ini, dapat melihat pimpinan OPD dalam mengorganisir satuannya untuk mencapai setiap program yang ditargetkan.
“Dari sana kami bisa memiliki tambahan referensi ketika pada saatnya nanti dilakukan proses mutasi dan pengisian sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong,” Pungkasnya (riki)
