oleh

Diskusi Dengan Gubernur, BPS Paparkan Angka Kemiskinan Di NTB

SKI, Mataram – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono menjelaskan proses survey angka kemiskinan yang telah dilakukannya selama ini. Untuk angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen. Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018, yang mencapai 14,75 persen.

Hal itu di sampaikan pada diskusi terbatas dengan Harian Suara NTB, bersama seluruh Wakil Bupati /Wakil Walikota se-NTB, Kepala BPS NTB, Akademisi serta sejumlah stakeholder di kantor Harian Suara NTB (28/2).

Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15, 20, Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.

Ia juga menjelaskan, survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Yaitu bulan Maret dan September. Di bulan maret, survey dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi.

“Kami melakukannya dua kali sesuai aspirsi anggota Dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September,” jelasnya.

Yang perlu menjadi catatan katanya adalah turunnya angka kemiskinan NTB, 0,02 persen meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. Kenapa bisa menurun? Ia menjelaskan, pada saat gempa itu, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimapah.

“Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan, ” tegasnya di hadapan Wakil Gubernur Ummi Rohmi.

Akademisi Unram, Dr. Firman menjelaskan gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari rasa senasib dan sepenanggungan. Karena itu, ia memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya. Kedua katanya adalah reposisi peran, ketiga adalah industrialisasi.

“Saat ini Gubernur sudah membuka ruang untuk program industrialisasi,” katanya.

Yang perlu dilakukan juga katanya adalah reorientasi produksi. Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk suvenir, maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan. Dan yang terakhir katanya adalah membuka usaha baru oleh pengusaha lama.

Penulis : Alfy

Editor    : Red SKI

Komentar

News Feed