SKI | JAKARTA-Penjabat Bupati Lombok Timur,HM.Juaini Taofik membawa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti kegiatan evaluasi kinerja triwulan ke II Penjabat Bupati Lotim,Rabu (24/4).
Turut mendampingi Pj Bupati Lotim dalam evaluasi tersebut diantaranya Inspektur Daerah,Hj Baiq Miftahul Wasly,Kepala Dinas Kesehatan,H.Pathurrahman,Kepala Badan Pendapatan Daerah,Muksin,Kepala Dinas Perdagangan,Mahsin,Kepala Bakesbangpoldagri,Mustopa,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,M.Khairi,Kepala Dinas Pertanian,Sahri,Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Sateriadi.
Lalu ada Kepala Dinas PMD,Salmun Rachman,Kepala Dinas PUPR,Ahmad Dewanto Hady,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim,Izzuddin,Kepala BPA3KB,H.Ahmat dan Kepala OPD lainnya.
Pj Bupati memaparkan berbagai kebersilan yang telah dilakukan saat menjabat PJ Bupati,sehingga membuat Tim Evaluator mengaku puas atas kinerja Pj. Bupati.
Pj. Bupati menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, mulai dari eselon dua, eselon tiga, hingga staf,
“Terima kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan sukses personil, ini team work yang baik, dari tataran staf yang langsung bekerja, eselon 3 yang mengawasi, dan para eselon 2 yang memimpin,” ujarnya, “Saya lead sebagai aggregator saja,” tambahnya.
Pj. Bupati dalam kata penutupnya menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator.
Selain itu ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan tetapi belum disampaikan. Karena itu ia berjanji akan menyempurnakan dan terus meningkatkan kinerja untuk akselerasi pelaksanaan tugas yang diamanahkan.
” Peningkatan standar dalam setiap kriteria disebutnya juga sebagai pemicu untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya .
Juaini menegaskan kendati puas, akan tetapi sejumlah isu disebut masih perlu mendapat perhatian, diantaranya penataan tenaga honorer yang mencapai lebih dari sembilan ribu orang. Karena langkah-langkah konkret untuk itu diminta untuk dirumuskan sehingga persoalan tenaga honorer dapat dituntaskan sesuai waktu yang ditetapkan.
Diakui tim evaluator jumlahnya yang cukup besar menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Isu lainnya adalah di sektor kesehatan seperti penuruan angka stunting dan mengukur kepuasaan pelayanan publik di pusat layanan kesehatan.
” Yang juga menjadi masukan tim evaluator adalah penanganan inflasi dan peningkatan transaksi non tunai, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara online (daring),”tegasnya.
Tim meminta tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dapat dilihat hasilnya pada evaluasi kinerja triwulan berikutnya. Evaluasi kinerja Penjabat Bupati dilaksanakan setiap triwulan dan berlaku bagi seluruh penjabat kepala daerah. (Sul).
